Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5


Makale, LEKATKNEWS-- Komisi III DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPKKAD) Tana Toraja. Rapat tersebut membahas tentang pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang hingga pertengahan Desember 2019 menumpuk antri di DPKAD
Sementara belumk ada kejelasan dari pemda kapan dilakukan pembayaran terhadap rekanan proyek APBD tahun anggaran 2019
“Rapat ini untuk meminta kejelasan dari Kepala DPKAD terkait banyaknya rekanan yang mengajukan SP2D namun belum bisa melakukan pencairan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Tana Toraja, Nicodemus Mangera
Sementara itu, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi mengatakan rapat ini sebagai bentuk keseriusan DPRD melakukan pengawasan pengelolaan kauangan daerah, maupun aspirasi para rekanan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah
Selain ketidakjelasan pembayaran kepada rekanan, rapat dengar pendapat itu juga menyoroti pembayaran honor tenaga kontrak daerah yang belum terbayarkan selama tiga bulan. Padahal, honor tenaga kontrak itu sudah dianggarkan dalam APBD selama 12 bulan.
“Dewan sangat prihatin dengan tata kelola keuangan daerah yang tahun ini terancam defisit,” jelas Welem
Terpisah Kepala BPKAD Margaretha Batara setelah akhir Desember 2019 semua pembayaran dan pengeluaran direkap setelah dihitung, baru diketahui defisit atau surplus. (*)

About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top