Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Nikodemus P Mangera,SE
Makale, LEKATNEWS -- Kinerja Panitia Khusus(Pansus) LHK-BPK tentang Kinerja Atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 Sampai 2018 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah selesai melaksanakan tugas selama 60 hari. Laporan Pansus telah diterima pada Rapat Paripurna, Jumat (28/2/2020).

Walaupun tanpa kehadiran Bupati, karena mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Kunjungan Kerja (Kunker) ke Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kunik Kecamatan Mengkendek. Wakil Bupati Tana Toraja hadir mewakili Bupati.

Dari Laporan Pansus yang diterima Redakasi, sebanyak 12 Butir. Berikut Rekomendasi Pansus LKP-BPK:

- Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Penhawasan dan Tindak Lanjut kedepan seharusnya berperan aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diambil, dibidang penempatan ASN, kedisiplinan dan isu-isu yang berkembang diluar pemerintahan terkhusus pekerjaan-pekerjaan yang ditenderkan yang selalu menjadi sorotan BPK.

- Hendaknya Bupati sebagai penanggungjawab pemerintahan di Tana Toraja fokus pada kebijakan, bukan pada hal yang sifatnya teknis. Dan tidak terlalu banyak mengeluarkan istilah-istilah non teknis yang sulit diterjemahkan pada tingkat pelaksanaan. Silopak tallang,Getaran Sukma Ilahi, Toraja Maelo, Toraja Kemilau dan lain-lain penamaan.

- Bupati dan Wakil Bupati hendaknua memastikan penggunaan kendaraan dinas maupun operasional di tingkat OPD benar-benar jelas dan terukur berdasarkan asas Keasilan dan Kepantasan.

- Bupati dan Wakil Bupati hendaknya dalam hal Mutasi ASN memastiian bahwa kendaraan dinas maupun operasional teyap pada dinas bersangkutan, hanya orang uang pindah, ini untuk memudahkan bagian.Asset mengontrol.

- Rapat Koordinasi yang sangat banyak di tingkat OPD maupun lintas OPD yang menghabiskan dana begitu fantastis sama sekali tidak memberikan outcome yang jelas. Ini terbukti dengan LHP BPK 2016 dan 2018 serta LHP Kinerja BPK. Masalah-masalah yang ditemukan sama dari tahun ke tahun dan tidak ada peningkatan. Untuk itu diharapkan ke depan selektif dalam hal rapat koordinasi dan harus jelas masalah dan tolak ukur capaiannya.

- Hendaknya pemerintah kedepan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan dalam hal jadwal pelelangan yang selalu terlambat, dengan melakukan pratender proyek-proyek yang sudah diketahui dananya seperti DAK Infrastruktur dimana jumlahnya sudah diketahui dari daftar yang diumumkan Kementerian Keuangan di November untuk tahun berikutnya, ini untuk menghindari keterlambatan pengerjaan, pengawasan yang lebih efektif dan masih ada waktu perbaikan bila ada masalah.

- Hendaknya persiapan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai PPK, Bendahara, Konsultan Perencana,dll sudah dipersiapkan oleh Kepala OPD, khususnya OPD teknis paling lambat akhir Oktober ujtuk tahun depan, iarena ini semuanya bersifat rutinitas.

- Wakil Bupati sebagai fungsi pengawasan, hendaknya memberi perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi Bagian Asset pada BPKAD dan mencarikan solusinya karena hal ini salah satu penyebab Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak mendapat opini WTP dari BPK sampai hari ini.

- Hendaknya pemerintah menyelesaikan masalah dan memberi kepastian Tenaga Kontrak yang telah dites baik secara lisan maupun tertulis di Kecamatan-Kecamatan tahun 2016 agar ada kepastian bagi mereka-mereka.

- Hendakbya pemerintah menentukan indikator-indikator yang jelas dan cermat dalam mengukur keberhasilan setiap OPD.

- Hendaknya pemerintah melakukan terobosan-terobosan dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat yang oebih bermanfaat bagi masyarakat dengan isu Kawasan  Strategis Pembangunan Pariwisata Nasional.

- Ketidakpahaman Pemerintah Tana Toraja akan pentingnya percepatan penyerapan anggaran dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran berdampak sistemik terbukti kurang lebih 73M hutang Pemda Tana Toraja dan penurunan PAD 24% akhir TA 2018.

Keduabelas butir Rekomendasi ini sebagai bentuk kerja DPRD daoam melaksanakan fungsi pengawasan dsn diharapkan menjadi Refleksi bersama sebagai pehyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja, menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama kenciptakan kanusai Toraja yang Unggul dan Sejahtera.

Yohanis L Paembongan,S.Th
Laporan ditandatangani Ketua Pansus LHK-BPK Nikodemus P. Mangera,SE dan Sekretaris Senuel Pali' Tandirerung, SH beserta anggota pansus.

Pimpinan DPRD Tana Toraja, Yohanis Lintin Paembongan,S.Th sangat mengapresiasi kinerja Pansus LHK-BPK yang baik dan tepat waktu.(fb)


About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top