Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Makale, LEKATNEWS.COM -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Tana Toraja ( Tator ) rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Tator di ruang rapat Komisi II, Senin (9/3/2020). Rapat tersebut membahas tentang kinerja Dinkes Kabupaten Tator tahun 2019 dan program kerja tahun 2020.


Ketua Komisi II DPRD Tator , Samuel Pali Tandirerung,SH selaku pimpinan rapat, para anggota Komisi II serta Plt Kepala Dinkes Tator , Mariana B dan jajarannya , kepala Puskesmas se- Kabupaten  Tana Toraja hadir pada rapat kerja kali ini.
Berbagai kinerja dan program kerja Dinkes Tator disampaikan dalam rapat tersebut. Diantaranya tentang persoalan kesehatan, dana non kapitasi ,seperti dana jasa medis,paramedis dan jasa penunjang kesehatan lainnya, program kerja prioritas hingga pelayanan inovasi.

Ketua Komisi II DPRD Tana Toraja, Samuel Pali Tandirerung menyoroti persoalan dana Non Kapitasi yang harus dibayarkan Dinkes kepada tenaga medis ,paramedis dan tenaga pedukung di puskesmas-puskesmas, namun sampai kini belum juga tuntas diselesaikan.


"Kalau  kami evaluasi berdasarkan LHP BPK ,Plt Kadis Dinkes yang lalu Yunus Sirante bangga sekali katanya menekan biaya operasional sampai beberapa ratus juta,tapi program tidak berjalan justru yang seperti ini mempersulit kinerja Bupati,"ungkap Samuel Pali Tandirerung.

Anggota Komisi II DPRD Tator, Yan Anggung Kala'lembang, SH sempat menyinggung persoalan jasa dan insentif medis,paramedis dan jasa pendukung lainnya,pada tahun 2019 lalu yang belum juga tuntas dibayarkan kepada tenaga medis dan paramedis di puskesmas-puskesmas yang berada dalam tanggung jawab Dinkes Tator.


Anggota Komisi II DPRD Tator asal Fraksi PDIP ,Kristian Talebong sangat menyesalkan persoalan polemik dana non kapitasi di Dinkes Tator,Dia melihat tidak transparannya Dinkes dan DPPKAD mengenai jumlah dana non kapitasi tersebut .


"Berapa yang sudah dibayar dan berapa yang belum dibayar ini harus jelas dari Dinkes ,lucunya ada hutang kepada tenaga medis dan paramedis untuk apa dijadikan Silpa ,mau apa ditaruh di Bank padahal teman-teman di puskesmas sangat membutuhkannya,"kesal Kristian Talebong.

Dalam rapat kerja tersebut,Komisi II berharap agar pelayanan Dinkes Tator kepada masyarakat  dapat lebih lagi ditingkatkan ,peran aktif puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

Komisi II juga berharap agar segala sesuatu yang terjadi di puskesmas bisa segera di koordinasikan kepada Dinkes,agar persoalan klaim dana non kapitasi ini tidak berlarut-larut ,pertanggung jawaban dan data-data dari puskesmas bisa segera di tindak lanjuti oleh Plt. Dinkes yang baru, Mariana Belo.
Usai Rapat, Plt. Kadinkes Tana Toraja Mariana Belo mengungkapkan dirinya baru saja menjabat, beluk banyak mengetahui kondisi permasalahan itu, namun dia berjanji untuk segera menyiapkan data termasuk tunggakan Non Kapitasi. (*)

About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top