Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Tana Toraja, LEKATNEWS.COM -- Keberadaan suatu kantor tentunya dengan fungsi yang dipergunakan untuk melayani masyarakat. Bahkan dirindukan dan dicintai, minimal dibutuhkan.

Namun, hal itu tidak berlaku bagi Kantor dalam wilayah pemukiman di Kelurahan Rantekalu yang dikelilingi pemukiman warga, Kantor Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek.

Dari keberadaannya, yang sudah menunjukkan usia puluhan tahun, bahkan kondisi tak terawat, diperparah lagi dengan penghuni yang menurut warga setempat ditinggali wanita dan anak kecil, seakan hanya sebuah rumah tinggal belaka.

Saat Tim LEKATNEWS.COM menyambangi lokasi yang ddiinformasikan asyarakat, bangunan lusuh ini terdapat pohon pinus yang mengering, beberapa anakan bambu, yang menurut Frans Sosang Warga Mengkendek, kegiatan pembudi-dayaan bambu ini tidak lagi berjalan setelah kerabatnya menolak lagi tanahnya dipakai untuk kegiatan tersebut karena sudah akan digunakan, Senin (27/7/2020).

"Kami tidak tahu bagaimana Kantor ini bisa berada disini, ini tanah Adat" tegas Frans Sosang Palondongan kepada Tim LEKATNEWS.COM., didampingi Yohanis Nari, Piter Tandi dan Yohanis Tandi Allo.

Lanjutnya, dirinya bersama beberapa rumpun keluarga sementara mengupayakan kantor itu dipindahkan dari lokasi karena menempati tanah Adat.

Tak satupun orang dapat kami temui, hanya seorang pemuda bergegas ke kamarnya di belakang bangunan tersebut.

Depan Kantor tampat rumah warga, dibelakang juga terdapat rumah warga, trus masih layakkah dikatakan hutan kalau berada dalam Kawasan Pemukiman?, ungkap kerabat Frans lainnya yang berada di lokasi.

Tidak hanya itu, Keberadaan Pembibitan di Buntu Tampo, yang pernah kini ditempati BP DAS Saddang sebelumnya, bahkan pernah dilaporkan pemiliknya Yohana Batara Sosang Ke Polres Tator, kala itu.

Kala itu Pemkab Tana Toraja menyewakan lokasi tersebut kepada BP DAS Saddang dengan perjanjian kontrak selama 15 tahun, dan sedianya akan berakhir pada 2027 mendatang. Sang pemilik tidak menerima baik, akhirnya dilaporkan dengan Bukti Laporan Polisi.

Beberapa waktu yang lalu, DPRD Tana Toraja melalui Komisi III telah mengundang BPN dan Kepala KPH Saddang I, namun tanpa menghadirkan Para Pemilik Lahan baik itu yang sudah bersertifikat maupun yang masih dalam pengurusan.

Setelah beberapa waktu lamanya, Perwakilan Pemilik Lahan justru menyurati Pimpinan DPRD Tana Toraja untuk meminta didengarkan penjelasan dari para pemilik lahan.

Hal ini sangat disesalkan Frans Sosang Palondongan karena saat pertemuan tersebut dirinya dilarang untuk hadir, oleh Ketua Komisi III melalui sambungan telepon malam sebelum pertemuan, Ada Apa?(TIM)






About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top