Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Dari Redaksi: 

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 356.5 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021.(antaranews.com)

Alokasi tersebut diprioritaskan untuk mendukung enam program PEN.

Keenam program PEN, pada program Perlindungan Sosial masyarakat Menengah ke bawah sebesar Rp. 110,2 Triliun, Rp.48,8 Triliun dipruntukan bagi Dukungan UMKM, sementara program Pembiayaan Korporasi sebesar Rp.14,9 Triliun.

Pada program Penanganan Kesehatan Rp.25,4 Triliun, Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp. 136,7 Triliun.

Selanjutnya pada program Insentif Usaha sebesar Rp. 20,4 Triliun.

"Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp.356,5 Triliun" Joko Widodo, Presiden RI.

Sementara Realisasi Pembiayaan Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 6 Agustus 2020 baru mencapai 21,8 persen dari pagu Rp. 695,2 Triliun.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran PEN.

Sebanyak Rp.313,2 Triliun DIPA sudah dikeluarkan. Rp. 155,9 Triliun Anngaran Tanpa DIPA (Insentif Perpajakan), Rp. 226,1 Triliun anggaran belum di DIPA.

Realisasi Rp.151,25 Triliun atau sebesar 21,8 %, hingga 6 Agustus 2020.(data antaranews.com)

Berita terkait:

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penanganan-covid-19-dan-pen-hingga-agustus-capai-21-8/

"Penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan dimana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga desember" Sri Mulyani, Menteri Keuangan.

Santer dimedia sosial (medsos), Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae melalui Surat Kepada Menteri Keuangan Cq. Ditjen Perimbangan Keuangan bernomor 009/XXXXXXXXX, Perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Pemerintah Daerah. Tertanggal 1 September 2020. Dengan disertai Dokumen sebanyak 3 (tiga) jenis dan diantaranya Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pinjaman Kegiatan.

Pinjaman Pemerintah Daerah, sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Serapan Anggaran Nasional,lantas,, Apa Masalahnya? 

Jika dikaitkan Pilkada yang sementara pada proses Kampanye, Dapat Dipastikan Dana tersebut turun di Tahun Anggaran (TA) 2021, itu jika di-setujui?

Namun, jika ditingkat pembahasan internal DPRD Tana Toraja, jika surat itu "Ter- ANULIR", justru menjadi Penghambat Serapan Anggaran Nasional yang sementara didorong Pemerintah, Siapa Bermain? (red)






About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top