Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5



PRESIDEN RI AKAN RESMINIKAN BANDARA TORAJA YANG KAWASANNYA MASIH DISITA KEJAKSAAN TINGGI SULSE, PENGACARA: KEMANA PLANG SITA LENYAP?


Tana Toraja, LEKATNEWS -- Jika Jokowi jadi resmikan Bandara Toraja, Maka ini adalah peresmian Presiden yang pertama yang "dikibuli" Kejati Sul-Sel, ungkap Pengacara Salasa Albert dari Kantor Hukum Salasa Albert,SH & Partner, Minggu (15/11/2020).

Soalnya, lanjut Albert Salasa, kawasan sekitar areal Bandara itu sedang disita Kejati Sul-Sel.

"Dalam hubungan dengan dugaan korupsi penyalagunaan penerbitan SHM dalam kawasan hutan produksi Mapongka Mengkendek yang berbatasan kawasan Bandara"lanjutnya.

Jadi, agar tidak ketahuan Presiden, maka kajati perintahkan Penyidik Alfian untuk cabut puluhan plang sitaan di kawasan itu mulai hari ini, tuding Albert Salasa.

"Supaya Presiden tak baca kalau kawasan yang akan diresmukan itu tidak clear, tapi masalah dalam sitaan Kejati.

Berita terkait:

https://www.lekatnews.com/2020/08/sementara-presiden-jokowi-bersalut.html

https://www.lekatnews.com/2020/06/lekat-stop-usik-masyarakat-adat-di.html

https://www.lekatnews.com/2020/08/lsm-lekat-layangkan-surat-terbuka.html

https://www.lekatnews.com/2020/08/dikonfirmasi-penerapan-perpres-882017.html

https://youtu.be/uH-ESfcMmQQ

https://youtu.be/zptLzev1-LE


Yang jelas ada 2 masalah atas kawasan Bandara Toraja, urainya pula.

Pertama, Bahwa sebelum hutan Mapongka wilayah Adat Mengkendek di jadikan hutan produksi seluas 868 ha tahun 1973 sesuai SK menhut no. 433/kpts-l /1973, maka kawasan itu dikuasai oleh 12 Penanian (lingkungan adat) dan itu bukan hutan negara tetapi hutan milik masyarakat adat. (putusan MK),  kogk di jadikan hutan produksi tanpa penyelesaian dengan masyarat adat. Rampok namanya! Lagi- lagi tudingan keras sang Pengacara.

"Sebelum tahun 1973 salah satu kelompok Adat dari keturunan Sanene Tobo yg bernama. Ny Jonana Batara Sosang, juga Parenge (pemimpin nasyarakat Adat) di kawasan Mapongka telah diakui sesuai surat resmi hak kepemikan ex tanah Adat seluas 42 ha. oleh Pemerintah Tana Toraja tahun 1980, dan berdasarkan dokumen tersebut pihak BPN menerbitkan SHM atas tanah milik tersebut. Persoalannya tanah SHM tersebut terkena perluasan jalan dari dan ke Bandara Toraja BBK kala itu). Tetapi Panitia tidak mau membayar ganti rugi, dengan alasan itu kawasan hutan mapongka. Ini ada dugaan korupsi korporate karena kemudiaan disita oleh Kejati sehingga ganti rugi tidak bisa di laksanakan, bebernya. 

Kalau kedua hal ini diketahui Jokowi maka kemungkinan besar BATAL peresmian Bandara Toraja.,simpul Salasa Albert.

"Karena kepentingan masyarakat adat di abaikan. Pada hal Jokowi (Presiden) sangat peduli pada nasyarakat adat. Sehingga ia mengeluarkan penpres no 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan"tegas Salasa Albert.

Pihak Kejari Makale yang dihubungi bahkan meminta untuk mengkonfirmasi langsung ke Pihak Kejati Sul-Sel.(*)

About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top