Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Soal HONORER, Begini Harapan Ketua DPRD Tana Toraja Pada Pemerintah Pusat

Jumat, 20 Januari 2023 | 09:25 WIB | 0 Views Last Updated 2023-01-20T01:25:53Z

 


Soal HONORER, Begini Harapan Ketua DPRD Tana Toraja Pada Pemerintah Pusat


Tana Toraja, LEKATNEWS -- Permasalahan HONORER menjadi permasalahan semua Kabupaten/Kota di Indonesia.


Honorer masih sejumlah 1600an yang telah mengabdi selama ini sebelum dirumahkan, ungkap Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, S.E saat di temui di Kantornya, Kamis (19/1/2023).


"Ini kebijakan secara Nasional bahwa mulai 2023 tidak lagi diberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengangkat Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Honorer Daerah" ungkap Welem Sambolangi,S.E (WS).


Kita memang dalam kondisi serba salah, imbuhnya.


"Kita dilematis, disatu sisi bahwa masih banyak Saudara-saudara kita masih banyak sekitar 1600 TKD yang selama ini mengabdi, disatu sisi kita membutuhkan tenaga-tenaga Saudara-saudara kita, namun disatu sisi tidak lagi terlindungi aturan yang ada, secara khusus tidak bisa lagi di-SK-kan oleh Bupati, sehingga secara otomatis tidak bisa mendapat insentif (honorarium)" keluhnya.


Namun, lanjut WS, salah satu cara yang akan dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kita sudah komunikasikan.


"Tetap akan mengangkat Tenaga yang dibutuhkan berdasarkan sistim OUTSORSING (dipihak-ketigakan)" sebut Welem Sambolangi.


"Pihak ketiga yang akan berkontrak dengan Pemda" masih Ketua DPRD Tana Toraja. 


"Kita harapkan, siapun Outsorsing yang akan berkontrak dengan Pemda, kalau boleh merekrut dari tenaga-tenaga honorer daerah sepanjang TKD itu mau menjadi anggota Outsorsing" lagi harapnya.


Bersyukur ungkap WS, sebelum dirumahkan TKD sudah terdata di Data Base BKN (Badan Kepegawaian Negara).


"Kita berharap secara perlahan dan secara otomatis akan terangkat sebagai PPPK dan ASN" harapnya pada Pemerintah Pusat.


"Sekali lagi, Saudara-saudara  kita mohon bersabar, mari kita terima kondisi ini dengan Lapang Dada dengan penuh kesabaran, mudah-mudahan, kebijakan Pemerintah Pusat ada yang lebih bijak untuk Saudara-saudara  kita secara khusus percepatan Rekruitmen PPPK dan ASN melalui Data Base yang telah ditetapkan" ungkap Welem Sambolangi, S.E Ketua DPRD Tana Toraja penuh harap.(FB)