Bincang Hangat Tokoh Toraja Di Jakarta Bahas Wacana Pembentukan DOB LUWU-TORAJA
 |
| Dari kiri : Bupati Luwu H Patahuddin, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin Daud, Anggota DPR RI Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang dari Fraksi Partai Demokrat, Unru Baso dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Bupati Luwu Muhammad Dhevy Bijak Pawindu dan Kepala Bapenda Kabupaten Luwu H Sofyan Thamrin. |
JAKARTA, LEKATNEWS — Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya dan Toraja kian mengemuka dan perlahan merambah ruang-ruang pembahasan hingga ke tingkat pusat. Aspirasi yang tumbuh dari masyarakat dan elemen mahasiswa itu kini tidak lagi hanya bergema di daerah, tetapi juga menjadi topik yang kerap muncul dalam berbagai pertemuan informal para pemangku kepentingan.
Wacana ini juga mengemuka pada pertemuan santai dan penuh keakraban, sejumlah kepala daerah dan wakil rakyat asal Sulawesi Selatan yang menyempatkan diri bertemu pada Rabu (4/2/2026) sore di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.
Pertemuan tersebut tidak dibalut agenda resmi, melainkan sebagai ajang silaturahmi dan saling berbagi cerita. Dari obrolan ringan itulah, berbagai isu daerah, termasuk wacana pemekaran mengalir mengemuka.
Dari sisi geografis, wilayah ini juga saling melengkapi. Toraja dikenal sebagai kawasan pegunungan dengan kekuatan budaya dan pariwisata, sementara Luwu Raya sebagian berada di kawasan pesisir yang menjadi poros ekonomi dan konektivitas. Perpaduan pegunungan dan pesisir tersebut dinilai berpotensi mendorong keseimbangan pembangunan jika direncanakan secara matang dan terintegrasi.
Proses Jangan Tergesa-gesa
Anggota DPR RI Frederik Kalalembang menyampaikan bahwa wacana pemekaran memang sudah mulai dibicarakan di berbagai ruang, termasuk di tingkat pusat. Ia mengungkapkan bahwa formatur telah ada untuk menyusun langkah awal, namun menegaskan bahwa prosesnya tidak bisa tergesa-gesa.
“Pemekaran bukan sekadar membentuk wilayah baru, tetapi memastikan kesiapan administrasi, kajian akademik, kapasitas finansial, sumber daya manusia, hingga desain pemerintahan. Semua itu membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan akan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, agar pemekaran benar-benar menghadirkan manfaat dan bukan sekadar pemenuhan tuntutan sesaat. Menurutnya, kehati-hatian justru menjadi kunci agar cita-cita pemekaran tidak berujung pada persoalan baru.
“Untuk itu perlu kajian mendalam. Kita mendukung pemekaran namun jangan terburu buru dan tetap harus direncanakan dengan matang,” tambahnya. (*/red)
