SATU PEKAN DUGAAN PEMBAKARAN RUMAH WARGA DI DESA AWO BELUM DITANGANI, JADI UJIAN NYATA REFORMASI POLRI
WAJO, 6 Maret 2026 – Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah milik Zainuddin, seorang penggarap kebun di Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, kini menjadi sorotan dari perspektif penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pasalnya, hingga satu pekan sejak kejadian, belum terlihat langkah penanganan yang jelas dari aparat kepolisian di wilayah tersebut.
Kebakaran yang terjadi pada Rabu, 26 Februari 2026 itu diduga kuat bukan sekadar musibah kebakaran biasa, melainkan tindakan pembakaran yang disengaja oleh pihak tertentu.
Rumah korban berada di area perkebunan yang dikelola oleh PT Kijang Jantan berdasarkan Surat Kuasa Pengelolaan dan Pengawasan Lokasi Perkebunan tertanggal 24 Juli 2024 yang diterbitkan oleh direksi perusahaan serta diketahui oleh Pemerintah Desa Awo.
Peristiwa tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat yang bekerja dan tinggal di sekitar kawasan perkebunan tersebut.
Dugaan Tindak Pidana Berat
Dalam perspektif hukum pidana, pembakaran rumah merupakan tindak pidana serius. Jika unsur kesengajaan terbukti, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 187 KUHP tentang tindak pidana pembakaran yang ancaman hukumannya mencapai belasan tahun penjara.
Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak warga negara untuk hidup aman, terlindungi, dan bebas dari ancaman kekerasan terhadap tempat tinggal dan harta benda mereka.
Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil harus ditangani secara cepat, profesional, dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Didahului Gangguan Keamanan
Menurut pihak pengelola perkebunan, kebakaran tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya telah terjadi serangkaian gangguan keamanan di lokasi yang sama, mulai dari dugaan intimidasi terhadap pekerja, ancaman, penyerobotan lahan, hingga pencurian kayu oleh sekelompok orang yang diduga memiliki kepentingan tertentu.
Peristiwa-peristiwa tersebut bahkan telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Keera sejak 15 Desember 2025.
Namun hingga kini, pihak pelapor menilai belum terlihat adanya langkah-langkah penegakan hukum yang memadai seperti pengamanan lokasi, pemasangan garis polisi, maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sebelumnya dilaporkan.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa lambannya respons aparat dapat membuka ruang bagi eskalasi konflik dan tindakan kriminal yang lebih serius.
Ujian Nyata Reformasi Kepolisian
Kasus ini dinilai menjadi ujian nyata bagi komitmen reformasi institusi kepolisian yang saat ini terus didorong di berbagai level.
Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalitas, dan keberpihakan aparat kepada masyarakat, penanganan kasus seperti ini menjadi indikator penting apakah semangat reformasi benar-benar hadir hingga ke tingkat wilayah.
Reformasi kepolisian tidak hanya berbicara mengenai perubahan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga menyangkut keberanian aparat di lapangan dalam menegakkan hukum secara adil dan melindungi masyarakat dari intimidasi maupun kekerasan.
Ketika masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana dan tidak mendapatkan respons yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat tergerus.
Negara Wajib Melindungi Warga
Secara hukum, kepolisian memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap setiap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
Artinya, aparat kepolisian dapat melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran yang mencurigakan bahkan tanpa harus menunggu laporan resmi dari korban.
Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan dan tindakan kriminal.
Ketika dugaan tindak pidana serius tidak segera ditangani secara profesional dan transparan, maka situasi tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk pembiaran yang berbahaya bagi stabilitas sosial.
Desakan Advokasi Penegakan Hukum
Perwakilan PT Kijang Jantan, Muhammad Tang, Aras, dan Nuryamin, menegaskan bahwa kasus ini harus segera ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan warga dan kepastian hukum.
Mereka mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan olah tempat kejadian perkara secara profesional, memasang garis polisi di lokasi kebakaran, memeriksa saksi-saksi dan pihak yang sebelumnya telah dilaporkan, serta menetapkan tersangka apabila telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah.
Selain itu, mereka juga meminta adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dan pengelola yang beraktivitas di kawasan tersebut agar tidak terus hidup dalam situasi ketakutan.
Harapan Publik
Bagi masyarakat Desa Awo, kasus ini bukan sekadar persoalan kebakaran sebuah rumah. Lebih dari itu, ini adalah soal keadilan dan kehadiran negara dalam melindungi warganya.
Penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menjawab harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan.
Jika kasus ini terus berlarut tanpa kejelasan, kekhawatiran akan munculnya konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Karena itu, masyarakat berharap aparat kepolisian segera bertindak cepat, objektif, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.(*)
