Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Tana Toraja, LEKATNEWS.COM -- Komisi III DPRD Tana Toraja, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tana Toraja dan KPH Saddang I, Jumat (5/6/2020).

Nikodemus P.Mangera selaku Ketua Komisi III memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri anggota Komisi III, Leonardus Tallupadang,SE, Randan Sampetoding,SE, Dr.Ir. Kristian HP. Lambe, Timotius Tumbu.

Juga hadir Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja, YL Paembongan, S.Th.

Dari BPN dihadiri langsung Kepala BPN Tana Toraja Dekasius Sulle, beserta Staf dan dari KPH Saddang I Cornelia Pairunan selaku Kepala,juga beserta beberapa orang Stafnya. Dinas Lingkungan Hidup juga hadir.

Pembahasan alot dan panjang, terkait wilayah kehutanan di Kabupaten Tana Toraja, dan beberapa persoalan yang mencuat beberapa waktu terakhir ini.
Berita terkait:
https://www.lekatnews.com/2020/06/tokoh-adat-marinding-dan-tampo-sepakat.html

Sebut saja Mapongka, yang mana saat ini terus dilakukan pembukaan lahan, bahkan menurut Tokoh Adat Mengkendek, Sismay Eliata Tulungallo alias Pong Hera, wilayah Mapongka adalah wilayah yang termasuk dalam Wilayah Adat Tampo. Bahkan dirinya menolak jika Mapongka dikatakan Hutan Lindung, hal ini disampaikan pada pertemuan dengan Tokoh Adat Marinding dan Tampo, Kamis (4/6/2020).

Disi lain, dalam RDP, Cornelia Pairunan menyebut Mapongka sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Bahkan Kami sudah menegur, ungkap Cornelia yang sudah 2 tahun bertugas di KPH Saddang I, tapi tidak dihiraukan, keluhnya.

Kalau kami temukan di lapangan, mereka berlindung pada sertifikat, keluh Cornelia.

Cornelia juga menyebutkan dalam penentuan batas Bupati juga dilibatkan, BPN juga disampaikan.

"Ada Sertifikat yang sudah kami kumpulkan, lalu untuk menghindari hal ini tidak terulang, dibutuhkan Koordinasi"harapnya.

Terkait Mapongka sebagai wa Hutan Produksi Terbatas, lanjut Cornelia, Pemerintah Kabupaten mengusulkan untuk pengembangan Kota Satelit dan Bandara.

"Sekarang dikabulkan, jadi sekarang digunakan untuk itu"jelas Cornelia.

Sementara Dekasius Sulle, menekankan pada alas hak pemohon Sertifikat tanah, bahkan diumumkan secara terbuka selama 2 bulan, baru kemudian diproses untuk sertifikat.

Alas hak yang dimaksudkan adalah penguasaan sejak lama, penguasaan fisik, keterangan dari Pemerintah setempat.

Menurut Nikodemus P.Mangera,SE (Nimar) selaku Ketua Komisi III, Pengabulan Pelepasan Hutan Mapongka sesuai usul dalam hal ini milik Negara dikuasai oleh Pemda (Pemkab Tana Toraja).

"Mungkin masyarakat ini dengan ketidak-tahuannya dia melanggar hukum, karena kita tidak memberikan informasi"terang Nimar.

"Penetapan suatu kawasan menjadi Kawasan Adat, ada aturan Yuridis Formalnya yang ditetapkan Pemerintah"tegas Nimar.

Terkait "Hilangnya" lampiran Keputusan Menteri Kehutanan terkait Pelepasan Hutan tahun 2019, Nimar berjanji menelusuri bahkan sampai ke Kementerian Kehutanan.

"Diusulkan di jaman pemerintahan Theopilus Allorerung, dikabulkan pada tahun 2019, namun lampiran Surat Keputusan hilang, akan saya telusuri bahkan sampai ke Kementerian Kehutanan di Jakarta"tegas Nikodemus P.Mangera, SE.

Usai Rapat Dengar Pendapat, Komisi III DPRD Tana Toraja mengeluarkan Rekomendasi.(fb)







About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top