Kelambanan yang dimasukkan termasuk penangan Guru Honorer yang belum juga mendapatkan SK Tenaga Kontrak Daerah )TKD), sehingga tidak dapat mendampingi dan mengajar muridnya menjelang ujian semester dan ujian kelulusan.
Diperparah adanya keresahan diantara ASN menghadapi mutasi yang jadi momok seperti yang telah terjadi dengan Kepala Sekolah (Kepsek).
Beberapa hal yang seakan terjadi "pem-BIAR-an" sudah disampaikan para Dewan dalam Rapat Paripurna awal Maret lalu, namun hingga akhir Maret, bahkan akhir triwulan I belum dilaksanakan.
"Ibarat sapu lidi, kalau disatukan akan mempunyai daya pemukul yang kuat" ungkap Rasyid Mappadang, Ketua LSM LPRI Toraja,Sabtu (26/3/2022).
Bahkan kita dorong, ungkapnya untuk segera gunakan hak interpelasi, hak istimewa Dewan.
Politisi PDI-P, Golkar,dan NasDem sudah bersuara di beberapa media, segera gunakan hak interpelasi demi masyarakat.
Untuk diketahui, setelah beberapa lama diverifikasi, urusan honorer belum selesai, ada apa?
Parahnya lagi, Sekertaris Dinas Pendidikan kembali menyurati Kepala Sekolah (Kepsek) untuk pendataan, ditanggapi honorer bahwa sejak bulan 1 (Januari) kami telah memasukkan berkas, dibuang kemana?
Tidak seperti tahun sebelumnya, dimana dibentuk Tim Verifikasi, tahun 2022, diverifikasi oleh OPD masing-masing, seharusnya lebih simple, Apa Kendalanya?
Akankan Dewan "BERANI" menggunakan hak interpelasi seperti harapan LSM, atau TIDAK? Kita tunggu saja perkenaannya?(inv)
