Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Masih Layakkah Disebut Hutan?
Tana Toraja, LEKATNEWS.COM -- Pertentangan antara masyarakat dan pihak Kehutanan sudah sering terjadi dimana-mana, bahkan menjadi persoalan yang seksi untuk dibicarakan. 

"Salah satu dari tiga fungsi kawasan hutan yang tak habis untuk dibahas dan didiskusikan karena seksi dan menarik adalah hutan produksi. Kenapa demikian? Hutan produksi salah satu fungsi kawasan hutan yang sengaja disediakan untuk usaha kegiatan kehutanan yang dapat memberikan manfaat langsung (tangible) secara ekonomi bagi masyarakat" (Kompasiana)
Baca juga:
Untuk Kabupaten Tana Toraja, khusus di wilayah Kecamatan Mengkendek, dimana pembangunan Bandara Buntu Kunik yang seentara dalam pengerjaan saat erat kaitannya dengan wilayah Mapongka yang selama ini disoal.
Tim Kejati yang sangat reaktif terhadap Mapongka yang di-KASUS-kan, berbanding terbalik dengan "Semangat" menanangi Kasus BBK Tim 9, yang sudah 9 tahun bolak-balik Polda-Kejati, Ada Apa? Hal ini dipertanyakan Direktur LSM LEKAT saat ditemui di Ge'tengan sore tadi, Minggu (9/8/2020).
Lanjut Ferryanto Belopadang yang juga Ketua IWO Toraja menyebutkan dirinya bersama rekan-rekan telah menelusuri Dokumen yang di-KASUS-kan terkait Mapongka.
"Mapongka, dulunya adalah Tanah Adat dari Wilayah Adat Tampo, namun kemudian diserahkan secara sepihak oleh yang mengatasnamakan Pemerintah ke Kehutanan tanpa sepengetahuan Tokoh Adat, Ini dulu yang kita telusuri kalau memang Kejaksaan mau Menegakkan Aturan" kesalnya.
Masih Ferryanto, dirinya bersama beberapa aktifis yang memang konsen pada perlindungan masyarakat sangat menyesalkan langkah-langkah Tim Penyidik dan Pihak Kehutanan yang dinilainya terlalu Atraktif, dengan upaya penyegelan dan pemasang Plang. Tanah itu takkan kemana, Jangan Menegakkan aturan dengan menginjak-injak aturan lainnya.
"Kami minta Kajati Sul-Sel memproses Tim yang turun, apa betul sesuai SOP dalam hal Penyitaan, dan Prosedur yang diterapkan, sebelum kami melaporkan tindakan Arogansi ini Ke Kejagung dan Polisi"tegas Direktur LSM LEKAT.

"Dari dokumen yang ditunjukkan, salah seorang masyarakat yang memegang dokumen Batas Tanah yang dijadikan Hutan, untuk kepentingan tertentu? (Kuat Indikasi) adanya upaya pelemahan Hak Masyarakat (Hukum) Adat, dan ini "Melanggar HAM", Hari ini Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat, sementara Masyarakat (Hukum) Adat di Mengkendek tertindas oleh Arogansi Kekuasaan, Kasian Mereka" tegas Ferryanto Belopadang.
Ditemui di tempat Mengkendek, salah seorang perwakilan warga yang juga menyesalkan tindakan penyitaan, yang juga Tokoh Adat setempat, meminta pihak Kejaksaan untuk menghentikan upaya paksa secara sita, dan dalam tempo 3 x 24 jam tidak dicabut, maka masyarakat Adat akan bertindak menempuh jalur Hukum yang sebenarnya.
Seperti ramai diberitakan di beberapa media, Tim Penyidik Kejati datang meminta keterangan beberapa orang yang terkait SHM di Mapongka yang oleh pihak kehutanan dikategorikan Hutan Produksi Terbatas. Hal itu diakui Alfian Bombing (Appi) saat ditemui di Kejari Makale, Senin (3/8/2020).
Pertanyaan besar kemudian muncul HPT sesuai versi Kehutanan, betulkah sudah sesuai peruntukannya? Atau ada maksud terselubung dibalik semua ini dengan hadirnya Bandara (BBK), Bagaimana dengan Kasus BBK ? (TIM)




About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top