Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

Sul-Sel, LEKATNEWS.COM -- Status tanah Mapongka, yang ramai diberitakan adalah Tanah Adat dalam wilayah Adat Tampo, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
Sejarah, penamaan dan bukti Situs Budaya yang berada di Mapongka telah pula diberitakan di media lekatnews.com, bahkan videonya dapat di tonton di Channe Youtube Lekat News.

Salah seorang Budayawan Toraja sekaligus Tokoh Adat, Sismay Eliata Tulungallo yang akrab disapa Papa' Era, dengan lugas menceritakan Asal-Usul Penyebutan Mapongka oleh para leluhurnya.

Dari penelusuran LEKATNEWS.COM, ditemukan fakta kesejarahan dan bukti Adat dan Budaya yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, menjadi bukti kuat adanya peradaban sebelumnya.

Berita Terkait:

https://www.lekatnews.com/2020/08/lsm-lekat-layangkan-surat-terbuka.html

https://www.lekatnews.com/2020/07/lekat-penyidik-kejati-harus-menelusuri.html

https://www.lekatnews.com/2020/08/tindakan-tim-penyidik-kejati-menyita.html

https://www.lekatnews.com/2020/06/mapongka-tanah-adat-rumpun-keluarga.html

https://www.lekatnews.com/2020/06/pemilik-sertifikat-di-kawasan-adat.html

https://www.lekatnews.com/2020/06/mapongka-pemilik-sertifikat-minta.html

https://www.lekatnews.com/2020/06/lekat-stop-usik-masyarakat-adat-di.html


Hal itu dikuatkan pengakuan Piter Lande selaku Tokoh Adat Tampo, saat ditemui di Mengkendek, Minggu ( 9/8/2020). Piter Lande mengaku dirinya generasi kesembilan dari Tobo' sebagai perintis di Tampo yang meliputi wilayah Mapongka dan sekitarnya.

Lanjut Piter Lande, terkait penetapan Mapongka sebagai sebuah Kawasan Hutan, tepatnya Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah tindakan sepihak oleh oknum Bupati Tana Toraja beserta perangkatnya, tanpa ditandatangani oleh Tokoh Adat pada tahun 1981.

Dirinya bahkan menyebut tindakan itu sebagai penyerobotan Hak Atas Adat yang diwarisinya beserta rumpun keluarga besarnya.

"Ini sudah penyerobotan, kami akan tetap mempertahankan tanah kami warisan leluhur" tegas Piter Lande.

Terkait penanganan kasus Mapongka yang kini dalam penanganan Kejati Sul-Sel, yang telah memeriksa beberapa orang sebelumnya di Makassar, bahkan sudah meningkatkan pada tahap Penyidikan.

Tidak hanya itu, bahkan Kejaksaan Tinggi sudah menurunkan Tim Penyidik ke Kabupaten Tana Toraja dan melakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang terkait Kasus Mapongka.

Bahkan melalui kewenangan yang dimilikinya, Tim Kejati dipimpin Alfian Bombing telah melakukan upaya Sita terhadap Tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di sekitar Mapongka.

Saat dikonfirmasi terkait penyitaan oleh Tim Penyidik merunut KUHAP pasal 38, Kajati Sul-Sel, Firdaus Dewilmar mnguatkan bahwa upaya Sita sudah seijin Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan, namun dalam KUHAP pasal 38 disebutkan seijin Pengadilan Negeri setempat.

Demikian pula dengan penerapan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan yang terpada Lembaran Negara no: 196/2017, ditampikkan Kajati.

Menurut Kajati Sul-Sel, dalam kasus Mapongka yang ditangani diberlakukan UU Anti Korupsi.

 Terkait penyelesaian sengketa penguasaan Tanah dalam Kawasan, sesuai isi Perpres 88/2017, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dimana Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ( Inver PTKH).

Tim Inver PTKH terdiri dari Ketua dipegang Kepala Dinas Propinsi yang menyelenggarakan Urusan di bidang Kehutanan, Sekretaris dipegang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Sementara Tim Inver PTKH terdiri dari Kepala Dinas Propinsi dan Kabupaten Kota yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang., kemudian Kepala Badan Propinsi yang menyelenggarakan Urusan dibidang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Tim juga beranggotakan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, selanjutnya Kepala Balai yang membidangi Perhutanan Sosial.

Masih dalam Tim, Kepala Kantor Pengelolaan Hutan Setempat, Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota, berikut Camat Setempat atau Pejabat Kecamatan, serta Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver PTKH diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.

Namun kondisinya, kerkait penanganan Kawasan Mapongka, Pihak Kejati mengejar unsur Korupsi di dalamnya, seperti diutarakan Kajati kepada Redaksi LEKATNEWS.COM.

Kini masyarakat diperhadapkan dengan Penyitaan Sertifikat Hak Milik (SHM), penyitaan dengan pemasangan Papan Sita berlambang Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan. Keresahan dipihak masyarakat sudah sangat perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah melalui Bupati dan Gubernur demi perlindungan Hak Kepemilikan yang telah dimiliki selama ini.

Pertanyaan Besarnya, Jikalau memang Kawasan Mapongka sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang sebenarnya bertujuan untuk dikelola dan mensejahterakan masyarakat di dalam kawasan dan disekitar kawasan selama ini? Ataukah hanya menjadi Pemuas Kepentingan Oknum Kehutanan itu sendiri?

Mampukah Pemerintah hadir selaku Pengatur Tananan dari Ego Sektoral, apalagi "Gagal Faham" terhadap penerapan aturan, yang pasti semuanya untuk Kesejahteraan Masyarakat, jika itu masih ada?(FB)





About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top