Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Ayo Pakai Masker

Ayo Pakai Masker
TNI - Polri

Style4

Style5

"Apa Yang Salah, Kalau kami menguasai Tanah Leluhur kami?" Piter Lande (dok.LEKAT)
Tana Toraja, LEKATNEWS.COM -- Penyitaan sejumlah objek tanah oleh tim penyidik Kejati Sulawesi Selatan di Mapongka,  kecamatan Mengkendek pada hari kamis (6/8/2020) sampai hari Jumat (7/8/2020),di cerca masyarakat pemilik lahan.
Pasalnya,  pada saat berlangsungnya pengambilan keterangan dari para pemilik lahan,  juga bersamaan tim penyidik kejati sulsel sebagian langsung ke lokasi bersama tim BPN dan tim kehutanan, yang langsung melakukan pemasangan papan penyitaan sehingga para pemilik lahan yang hadir dilokasi hanya beberapa orang saja sedangkan yang tidak hadir toh juga tanahnya dipasangi papan penyitaan oleh tim penyidik kejati Sul-Sel. 
Menurut beberapa pemilik tanah yang tidak hadir waktu pelaksanaan penyitaan dilakukan, menyesalkan tindakan "Arogansi" karena tanahnya berada diluar kawasan , sambil menunjukkan Bukti Peta dan Berita Acara Penetapan Batas oleh Tarsis Kodrat selaku Bupati kala itu.
Sementara warga yang lain menyatakan bahwa memang ada penyampaian tim penyidik ke pemilik tanah saat diambil keterangannya bahwa tim penyidik akan turun meninjau atau mengecek lokasi. 
"Penyampaian tim penyidik Kejati Sul-Sel kepada saya waktu pengambilan keterangan bahwa tim penyidik akan turun meninjau lokasi, namun yang dilakukan adalah langsung lakukan penyitaan serta saat lakukan penyitaan lahan di Mapongka tanpa menghadirkan pemilik lahan", ungkap salah satu pemilik tanah. 
Sedangkan, berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 38 menjelaskan jika penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan dalam hal keadaan mendesak maka bisa dilakukan penyitaan terlebih dahulu yang kemudian wajib melaporkannya kepada ketua pengadilan untuk persetujuannya. 
Berikut bunyi pasal 38 KUHAP; ayat 1
berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat", kemudian pada ayat 2 berbunyi "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya".
Sementara terkait benda yang dapat dikenakan penyitaan sudah diatur pada ayat 1 pasal 39 KUHAP yang berbunyi "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Selanjutnya pada ayat 2 pasal 39 KUHAP berbunyi "Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat
1".
Tak hanya penyitaan tanah dengan pemasangan papan penyitaan namun berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat yang ditemui pada hari Minggu (9/8/2020) bahwa tim penyidik Kejati Sulsel juga diduga telah menyita beberapa Sertifikat Hak Milik (SKM) dari tangan pemilik. Di beberapa pemberitaan diungkapkan diserahkan dengan sukarela, Apa ia?
Sementara berdasarkan pasal 42 KUHAP ayat 1 berbunyi "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan".
Dan yang juga menjadi pertanyaan besar akan tindakan tim penyidik itu adalah seolah semua pemilik sertifikat dan tanah merupakan tersangka sementara belum ada dokumen membuktikan akan siapa tersangkanya.
Akan hal tersebut sehingga menjadi suatu pertanyaan karena pada ayat 2 pasal 42 KUHAP berbunyi "Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana".
Salah seorang Pemilik tanah menyampaikan adanya kejanggalan prosedur serta mekanisme tata cara penyitaan tanah maupun beberapa sertifikat tersebut,  masyarakat adat tidak menerima akan pemasangan papan penyitaan di lokasi yang disebut sebagai hutan Mapongka dan diberi waktu 3 x 24 jam kepada Kejati untuk mencabut kembali.
Berita terkait:
https://www.youtube.com/watch?v=8ANZ9wVO0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=1teuycBXVrk&t=1937s
https://www.youtube.com/watch?v=uH-ESfcMmQQ&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=zptLzev1-LE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tUh26dvmndk
Salah seorang Tokoh Adat di Tampo juga mempertanyakan masuknya kehutanan di wilayah Adat Tampo. "Apa dasar hukumnya sehingga tanah masyarakat adat yang sudah bersertifikat dianggap masuk ke kawasan hutan sementara berita acara penetapan bersama batas kawasan hutan pada tahun 81, itu diputuskan dan ditanda tangani secara sepihak tanpa melibatkan unsur tokoh masyarakat adat dalam wilayah pemerintahan pada saat itu" tegas Piter Lande.
"Kami akan menempuh jalur Hukum, jangan kira kami dikampung tidak bisa melawan" sambil menunjukkan isyarat gerakan tubuh menggorok lehernya.
"Itu tanah leluhur kami, kalau tidak diperjuangkan, leluhur kami akan marah dari dalam liangnya" tegas Piter Lande.(TIM)

About Lekat News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment


Top